Kelurahan Mataram Barat

Data & Profil Wilayah/Kelurahan



Profil Kelurahan

Alamat               : Jl. Catur Warga 26 Mataram
Telpon                : (0370) 621353
 Email                :

Mataram Barat pada awalnya berbentuk Perbekel yang terbentuk sekitar tahun 1893 dengan nama Perkebel Mataram Barat. Kemudian pada sekitar tahun 1956 Perkebel Mataram Barat berubah status menjadi desa yang dibentuk bersamaan dengan pemekaran Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat masih berbentuk Perbekel, Kelurahan Mataram Barat hanya memenuhi masyarakat yang beragama Hindu berkedudukan di bawah Punggawa, sedangkan Pemusungan membawahi masyarakat yang beragama Islam dan berkedudukan di bawah Distrik.

Pada waktu itu Perbekel Mataram Barat dipimpin oleh  Pengelingsir (Keliang) , sedangkan kampung lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak masuk ke Perbekel Mataram Barat tetapi masuk ke Pemusungan. Untuk warga Cina dan Arab pada waktu itu masih berbentuk suku-suku yang dikepalai oleh seorang Kepala Suku.

Dengan adanya pengelompokan berdasarkan keagamaan, maka jelaslah bahwa sistem pemerintahannya bukanlah membawahi suatu wilayah tertentu melainkan berdasarkan keadaan masyarakat waktu itu.

Di bawah tahun enam puluhan, Kelurahan Mataram Barat masih berstatus Kepala Kota Mataram karena terletak di pusat pemerintahan dan membawahi 25 Kepala Lingkungan. Pada Tahun 1973 pemekaran Kepala Kota Mataram menjadi Kepala Desa Mataram Timur dengan 12 Kepala Lingkungan serta Kepala Desa Mataram Barat dengan 13 Kepala Lingkungan.

Saat ini Kelurahan Mataram Barat berumur 122 tahun. Status perbekel berlangsung selama 63 tahun yaitu dari tahun 1893 sampai dengan tahun 1956 sedangkan status Desa berlangsung selama 25 tahun yaitu dari tahun 1956 sampai dengan 1981. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan , Kelurahan Mataram Barat yang semula berbentuk Perbekel/Desa berubah status menjadi Kelurahan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 1981. Selanjutnya dengan berubahnya Kotamadya Mataram menjadi Kota Mataram sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kelurahan Mataram Barat lebih menampakkan  eksistensinya. Bersamaan dengan ditetapkan Perda Nomor 17 Tahun 2000 dan Keputusan Walikota Mataram  Nomor 20/KPTS/2001 Tanggal 3 Juni 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekertariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan se Kota Mataram, lebih menguatkan lagi posisi dan jati diri Kelurahan Mataram Barat sebagai salah satu Kelurahan yang ada di Kota Mataram.

Berdasarkan Perda Kota Mataram No 3 Tahun 2007 Tanggal 17 Pebruari 2007 perihal : Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram secara Administrasi, Pemerintahan Kelurahan Mataram Barat, yang semula memenuhi 14 Lingkungan, yaitu Lingkungan Karang Medain Barat, Karang Medain Utara, Karang Seraya, Gomong Timur, Karang Teruna, Kampung Jawa Utara, Punia Saba, Punia Jamaq, Karang Timbel, Karang Kelayu, Karang Kateng, Gomong Lama, Gomong Sakura dan Gomong Baru. Sekarang Kelurahan Mataram Barat menjadi 6 Lingkungan yaitu: Karang Medain Barat, Karang Medain Utara, Karang Seraya, Gomong Timur, Karang Teruna, Kampung Jawa Utara . Dengan Lingkungan yang demikian banyak dan wilayah yang cukup luas, beban Pemerintahan di Kelurahan Mataram Barat sangatlah berat, akan tetapi selama ini proses administrasi pemerintahan berjalan cukup lancar.

Dalam Status Kepala Kota Mataram ada 2 (dua) pucuk pimpinan yaitu :

1. Rasyidi

2. Ahyar Supardi

Setelah Pemekaran Kepala Kota menjadi Kepala Desa, terpilih H. Idris menjadi Kepala Desa Mataram Barat. Beliau merangkap jabatan, sedangkan jabatan tetapnya menjadi Kepala Kantor Camat Mataram ( istilah sekarang Sekretaris Kecamatan)

Dalam Status Kelurahan telah terjadi 3 (tiga) kali pergantian Lurah yakni :

1. H. Abdul Hanan ( 1979 s/d 2000 )

2. M.Salman Rusdi, SIP ( 2000 s/d 2008 )

3. Lisdiyanto Tri T, Amd ( 2009 s/d sekarang )

Berdasar penuturan mantan Lurah Mataram Barat yang pertama, H.Abdul Hanan pada tahun 1979 diadakan Pemilihan Kepala Desa Lombok Barat serentak. Ada 63 calon Kepala Desa yang mengikuti test tertulis. Di Kelurahan Mataram Barat saat itu ada 5 calon dan yang gugur 2 orang dalam test tulis. Sehingga 3 orang tersisa berhak maju di Pilkades. Pemungutan Suara  dilakukan di 4 TPS dengan perolehan suara H. Abdul Hanan 1135 suara, Ahyar Supardi 763 suara serta Rusiono 345 suara.

Bapak H. Abdul Hanan dilantik oleh Bapak Bupati Lombok Barat, H. Ratmadji tanggal 16 Agustus 1979 sebagai Kepala Desa yang memegang Kota termuda di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sejak menjadi Kota Administratif Mataram jabatan Kepala Desa bukan lagi jabatan politis melainkan jabatan administratif. 

 

Profil Lurah Mataram Barat

Nama Lurah                   : Lisdiyanto Tri Textiyono, A.Md

Tempat/Tanggal Lahir   : Surakarta, 26 Oktober 1962

Agama                           : Islam                                                                                               

Alamat                           : Jl. Semanggi II No. 31 Karang Kelok, Monjok Barat Kecamatan Selaparang

Pendidikan                     : DIII Tehnik Informatika

No. Telpon/HP               : 081805746547

Nama Istri                      : Nuraidun

TMT Jabatan                   : 29 Juli 2009

 

Lomba-lomba yang pernah diikuti Kelurahan

1. Lomba  Kelurahan Terbersih Tk. Kecamatan Mataram Tahun 1993

2. Lomba Sepak Bola Dalam Rangka Kompetisi Olah Raga Program CSD Kota Mataram Tahun 2003, Juara I

3. Lomba  Volley Putra “Mahkota Cup” KNPI Kota Mataram Tahun 2006, Juara I

4. Lomba  Kebersihan Kantor Kelurahan HUT Kodya Dati II Mataram, Juara II

5. Lomba Bola Volley Kapolres Mataram Cup Tahun 2011, Juara II

6. Lomba  Paduan Suara Dalam Rangka Peringatan Hari Kartini Tk. Kota Mataram Tahun 2012, masuk 9 Besar

7. Lomba  Posyandu Tingkat Kota Mataram Tahun 2014, Juara III


Gambaran Umum

Kelurahan Mataram Barat merupakan salah satu Kelurahan dari 9 Kelurahan yang berada di Kecamatan Selaparang dengan Luas wilayah 68,636 km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara      : Kel. Monjok Barat

2. Sebelah Timur     : Kel. Mataram Timur/ Kel. Pejanggik

3. Sebelah Selatan   : Kel. Punia

4. Sebelah Barat      : Kel. Gomong dan Kel. Dasan Agung

Letak Kelurahan Mataram Barat yang sangat strategis cukup memberikan kemungkinan bagi berkembangnya aktivitas masyarakat. Secara jelas jarak dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan 3 Km, jarak dengan pusat Pemerintahan Kota 500 meter, jarak dengan pusat Pemerintahan Propinsi 500 meter sedangkan jarak dengan pusat perbelanjaan sejauh 1 Km.

Sesuai dengan letak geografisnya serta topografi yang datar serta lokasinya yang berada di pusat Kota Kecamatan Selaparang yang secara tradisional merupakan pusat perdagangan untuk pulau Lombok bahkan Nusa Tenggara Barat, maka orang-orang dari luar kota cendrung berimigrasi sehingga kepadatan penduduknya tergolong sangat padat yaitu 3.974 jiwa/ Km2   dan berada pada ketinggian 16 m diatas permukaan laut (DPL).


Tupoksi

Sesuai Peraturan Walikota Mataram No.38 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota :

Pasal 6

a. tugas Lurah adalah memimpin, merencanakan, mengatur,mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

b. sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, LURAH mempunyai fungsi sebagai berikut :

c. perumusan dan Penetapan Visi, Misi dan Program Kerja Kelurahan;

d. pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Kelurahan;

e. pelaksanaan Koordinasi, Informasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Kelurahan dengan SKPD dan atau Instansi Terkait;

f. pelaksanaan Pengaturan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

g. pengkoordinasian Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat dan Ketatausahaan;

h. pengkoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kelurahan;

i. pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Lemabaga Kemasyarakatan;

j. pelaksanaan Pembinaan Manajemen Kepegawaian Lingkup Kelurahan;

k. pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepada Walikota melalui Camat;

l. pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 7

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada unit kerja pemerintah kelurahan masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kelurahan;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran (rka/dpa) dan penetapan kinerja kelurahan;

c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup kelurahan;

d. penyiapan bahan pedoman dan penunjuk tata laksana administrasi umum;

e. pelaksanaan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah (skpd) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

g. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas kelurahan;

h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Pemerintahan

Pasal 8

1. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan, serta ketentraman dan ketertiban umum.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dan program kerja seksi;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanaan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum;

e. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum;

f. fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup kelurahan:

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

1. Seksi sosial pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dan program kerja seksi

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanaan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

e. penyiapan bahan koordiansi pelaksanaan  musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (mpbm);

f. fasilitasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan walikota dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pelkasanaan dan pembinaan dan koordinasi lembaga lemasyarakatan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana

Pasal 10

1. Seksi fisik, sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, fisik, sarana dan prasarana.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi fisik, sarana dan prasarana, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dan program kerja seksi;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang seksi fisik, sarana dan prasarana;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang seksi fisik, sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan fasilitas umum dan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang seksi fisik, sarana dan prasarana;

e. fasilitasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan walikota dibidang seksi fisik, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Seksi Perekonomian

Pasal 11

1. Seksi perekonomian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang perekonomian.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi perekonomian, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dan program kerja seksi;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perekonomian;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perekonomian termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang seksi perekonomian;

e. fasilitasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan walikota dibidang seksi perekonomian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Struktur Organisasi


Visi Misi


Program Kerja


Data Monografi

Sejalan dengan kondisinya yang memungkinkan untuk pengembangan kehidupan, maka pertumbuhan penduduk di Kelurahan Mataram Barat cukup tinggi. Pada tahun 2006 jumlah penduduk adalah sejumlah 21.141 jiwa sedangkan  tahun 2007 hanya 6.443 jiwa, berarti terdapat penurunan jumlah penduduk ini disebabkan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Kelurahan Mataram Barat dimekarkan menjadi 3 wilayah pemekaran yaitu Kelurahan Mataram Barat sebagai wilayah Kelurahan Induk dan Kelurahan Gomong serta Kelurahan Punia.


Potensi Wilayah

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

 

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

 

PENDIDIKAN

 

MATA PENCARIAN