GAMBARAN UMUM

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

1.    STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menyelenggarakan  fungsi sebagai berikut :

  1. melaksanakan fungsi pejabat keuangan daerah (PPKD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Untuk  menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka keberadaan jajaran personil pada Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tersusun sebagai berikut :

 

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram  terdiri dari :

  1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
  2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Unsur  Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D) membawahi
  1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan; dan
  3. Sub Bidang Pengolahan  dan Dokumentasi Data.
    1. Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan, terdiri atas: 
  4. Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan;
  5. Sub Bidang Keberatan dan Restitusi; dan
  6. Sub Bidang Penagihan.
    1. Bidang  Pengendalian Pendapatan Daerah, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan;
  2. Sub Bidang Pendapatan Daerah; dan
  3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
    1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas: 
  1. Sub Bidang Akuntansi I;
  2. Sub Bidang Akuntansi II; dan
  3. Sub Bidang Akuntansi III.
    1. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri atas: 
  1. Sub Bidang Anggaran I;
  2. Sub Bidang Anggaran II; dan
  3. Sub Bidang Perbendaharaan.
    1. Bidang Aset, terdiri atas: 
  1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
  2. Sub Bidang Pengamanan; dan
  3. Sub Bidang Penatausahaan.
  1. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, masing-masing unsur organisasi mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut :

  1. KEPALA BADAN

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan daerah.

Sedangkan Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
  2. perumusan Kebijakan Teknis dibidang keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan,  Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan;
  4. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang keuangan daerah; 
  5. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
  6. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau swasta;
  7. pemberian pertimbangan dan rekomendasi teknis dibidang keuangan daerah;
  8. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
  9. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
  10. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTB;
  11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang keuangan daerah;
  12. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. SEKRETARIS

Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kota Mataram  dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. pelaksanaan  penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan  dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
  2. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Badan;
  3. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan perlengkapan dan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perbendahaaraan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat;
  4. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan;
  5. perumusan  pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
  6. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan  lingkup Badan;
  7. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  8. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
  9. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
  11. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

2.1. Sub  Bagian  Perencanaan  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:

  1. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan badan;
  2. penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan;
  3. menyusun pertanggungjawaban, urusan perencanaan badan; dan
  4. pembinaan administrasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.

 

Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan;
  2. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta penetapan kinerja lingkup Badan;
  3. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Badan;
  4. penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
  6. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Badan;
  7. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan;
  10. menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan,
  11. melaksanakan penyusunan anggaran program kerja; dan
  12. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.

 

 

2.2.  Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:

  1. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan  rutin, urusan pembukuan;
  2. menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja badan; dan
  3. pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan. 

 

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakanfungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja  Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Badan;
  2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang keuangan;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang keuangan lingkup Badan;
  4. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan keuangan dan program kerja tahunan Badan;
  6. menyiapkan bahan kebijakan teknis keuangan;
  7. pengelolaan administrasi keuangan  rutin, urusan pembukuan;
  8. menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja badan;
  9. pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan; dan
  10. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.

 

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pengeloalaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakanfungsi:

  1. penyusunan  Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Sub Bagian;
  2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;

d.   pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;

e.   pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.    pelaksanaan pengelolaan dan  pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Badan sesuai peraturan perundang-undangan;

g.   penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan  PNS  lingkup Badan;

h.   pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;

i.    pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

j.    pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota Mataram Perwal Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramPERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG KODE ETIK ASNROAD MAP RB KOTA MATARAMBUKU STANDAR HARGA KOTA MATARAM TAHUN 2017Surat Edaran Libur Nasional 2017Edaran Cuti Tahun 2017Website Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Logo HUT NTB 2017Website Elektronik Warta Kota Mataram

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung

Hari Ini : 4,946 Visit
Kemarin : 5,584 Visit
Bulan Ini : 98,752 Visit
Tahun Ini : 544,944 Visit
Total : 547,664 Visit
Detail Statistik