Bappeda adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor  Tahun 2016 disebutkan bahwa struktur organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor  Tahun 2016. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun berjalan diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010, dan  dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD, untuk tahun 2016, terdapat 8 (delapan) aspek tataran pelaksanaan kebijakan administrasi dalam rangka EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yaitu:

  1. Kebijakan teknis penyelenggaran urusan pemerintahan;
  2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  3. Penataan kelembagaan daerah;
  4. Pengelolaan kepegawaian daerah;
  5. Perencanaan pembangunan daerah;
  6. Pengelolan keuangan daerah;
  7. Pengelolaan barang milik daerah;
  8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Dari kedelapan aspek tersebut, Bappeda yang melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah, mempunyai dua aspek yang terkait secara langsung yaitu aspek perencanaan pembangunan daerah dan aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga capaian kinerja dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut:

  1. Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.
  2. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN.
  3. Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD.
  4. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD.
  5. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan.
  6. Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
  7. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.
  • Halaman :  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota Mataram Perwal Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramPERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG KODE ETIK ASNROAD MAP RB KOTA MATARAMBUKU STANDAR HARGA KOTA MATARAM TAHUN 2017Surat Edaran Libur Nasional 2017Edaran Cuti Tahun 2017Website Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Logo HUT NTB 2017Website Elektronik Warta Kota Mataram

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung

Hari Ini : 4,959 Visit
Kemarin : 5,584 Visit
Bulan Ini : 98,765 Visit
Tahun Ini : 544,957 Visit
Total : 547,677 Visit
Detail Statistik